Mahasiswa Minta Freeport Ditutup Dan Tarik TNI-Polri Dari Papua

Demo mahasiswa di Jayapura minta ( Freeport ditutup Senin 20 Maret 2017)

 Hevbyconom – Ratusan mahasiswa menggelar demo di Jayapura meminta agar PT Freeport Indonesia segera ditutup. Aksi para mahasiswa ini dilaksanakan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Senin (20/03/2017) lalu.

Para demonstran beralasan perusahaan tambang emas asal Amerika ini sangat merugikan masyarakat Papua karena telah mengeruk sumber daya alam selama puluhan tahun. Tak cuma itu, Freeport juga disebut sebagai penyebab utama pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

“Kehadiran Freeport di Papua tidak membawa kemakmuran melainkan penderitaan yang telah menyebabkan kemiskinan dan pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran di tanah ini,” kata Pilipus Rubaha, seorang pendemo.

Para pengunjuk rasa juga membagikan pamflet yang berisi rincian tuntutan mereka, yang mana salah satunya meminta kepada Pemerintah Pusat untuk menarik TNI-Polri dari Papua. Mahasiswa menganggap TNI-Polri menjadi aktor di balik sejumlah kasus kekerasan terhadap masyarakat Papua.

Salah satu insiden yang diungkit dalam tuntutan tersebut yakni penembakan lima mahasiswa di Enarotali, Paniai, pada 8 April 2014, dan operasi keamanan yang dilakukan kepolisian dan personel militer di Kampung Utikini.

Dikonfirmasi terpisah, Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mengatakan seruan agar Pemerintah Pusat menarik TNI-Polri dari Papua sangat tidak berdasar. Kapolda justru mempertanyakan tuntutan mahasiswa tersebut.

Senada dengan Kapolda, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Hinsa Siburian menyampaikan permintaan agar menarik aparat keamanan dari Papua tidak masuk akal dan sudah pasti tidak akan dipenuhi Pemerintah. “Ada apa mereka menurut tarik TNI-Polri? Kehadiran TNI-Polri di setiap wilayah Indonesia tertuang dalam amanat konstitusi sehingga tak mungkin ini (tuntutan) dikabulkan,” katanya.